NETRALITAS, HARGA MATI !!!
Kedewasaan TNI dalam menghadapi tuntutan jaman, terbukti dengan membenahi diri dalam rangka mereformasi secara internal tubuh TNI. Semua yang beratributkan politik sudah dilepas, kedepan segenap prajurit TNI sudah berkomitmen untuk lebih membuktikan sebagai prajurit yang profesional. Walaupun pada kenyataannya dalam kancah perpolitikan tanah air, netralitas TNI yang telah berulang-ulang kali ditekankan oleh pimpinan TNI, seringkali masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya demi kepentingan golongan atau partai politik tertentu.
Memang tidak dipungkiri di kalangan masyarakat muncul kekhawatiran prajurit TNI berlaku tidak netral dalam Pemilu 2009 nanti, dengan melalui cara menjagokan salah satu partai politik atau salah satu calon presiden dari purnawirawan TNI, tapi kekhawatiran itu tidak beralasan dan janganlah kekhawatiran yang tidak mendasar ini menjadi sesuatu yang hiperbola sehingga isu netralitas TNI menjadi hal yang diragukan konsistensinya, seolah-olah TNI tidak mungkin bisa netral.
Pada dasarnya prajurit TNI cerdas, mampu membedakan mana salah dan benar serta mana baik dan mana buruk. TNI yang sudah cerdas ini janganlah diiming-imingi dengan tarik menarik untuk memihak salah satu partai atau calon presiden tertentu.
Dalam kenyataannya, dunia demokrasi memang selalu ada yang pro dan kontra, sebab hal tersebut adalah suatu mekanisme pembelajaran dalam demokrasi. Hanya memang, belum semua orang bisa menilai dengan kebenaran bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2009 ini, TNI benar-benar sudah netral dan netralitas TNI adalah suatu keharusan bagi TNI yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Sejak keluar dari politik praktis tahun 2004, penekanan netralitas TNI sudah ditekankan mulai dari Panglima TNI hingga jajaran yang paling bawah. Untuk itu netralitas dan sikap TNI keluar dari politik praktis, hendaknya senantiasa dipertahankan dan didukung oleh semua pihak. Netralitas TNI sangat penting dijaga karena berpengaruh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. TNI sendiri sudah mengadakan survai ke seluruh Kodam dan hasilnya adalah TNI berkomitmen untuk netral dalam Pemilu 2009.
Netralitas TNI adalah kehendak rakyat
Netralitas TNI sejatinya adalah merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Disamping itu netralitas TNI juga merupakan wujud nyata dari TNI bahwa TNI benar-benar tidak masuk dalam ranah politik praktis.
Posisi prajurit TNI untuk tetap netral dalam Pemilu 2009 telah dituangkan dalam panduan Buku Saku Netralitas TNI. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI adalah suatu bentuk tanggung jawab TNI agar dalam Pemilu 2009 ini, TNI tidak dimasuki oleh intrik-intrik yang ingin menarik TNI masuk dalam kancah pertarungan politik yang sejatinya bila tidak diwaspadai dapat memecah soliditas dalam tubuh TNI.
Buku seukuran saku seragam prajurit TNI ini juga dibuat untuk menjawab kekhawatiran beberapa kalangan tentang netralitas prajurit TNI. Buku saku tersebut sebagai pegangan semua prajurit TNI yang meliputi pedoman, rambu-rambu, dan wewenang yang harus dipatuhi oleh setiap personel TNI aktif.
Buku Saku Netralitas TNI bisa dikatakan suatu bukti dan tekad TNI dalam melaksanakan amanat kehendak rakyat untuk tetap netral dalam pesta demokrasi ini, sehingga rasanya tidak ada alasan lagi bila nanti dilapangan ada prajurit yang tidak mengetahui tentang netralitas TNI.
Adanya rumor yang berkembang bahwa TNI tidak netral sempat mencuat karena sejarah masa lalu, pada pelaksanaan Pemilu 2004 ada partai politik yang mendapat dukungan dari salah satu institusi. Sehingga Presiden SBY merasa perlu memberikan penekanan kepada segenap prajurit TNI dan Polri agar pengalaman ketidaknetralan TNI dan Polri pada Pemilu 2004 tidak terulang lagi.
Presidenpun meminta kepada TNI dan Polri agar memegang netralitas dan independensi TNI dan Polri dalam Pemilu 2009. Menurut Presiden SBY netralitas, independensi dan tidak berpolitik praktis bagi TNI dan Polri sangat penting guna menjamin terus mekarnya demokrasi di Indonesia.
Apa yang dikemukakan oleh Presiden SBY secara eksplisit sebagai bentuk seruan Presiden yang meminta kepada siapapun yang ingin menjadi Presiden dalam pesta demokrasi nanti untuk tidak meminta dukungan TNI dan Polri.
Dukungan harus berasal dari rakyat. Adanya sinyalemen yang muncul terkait isu ”ABS” walaupun belum tentu kebenarannya, telah berusaha diluruskan oleh petinggi TNI bahwa isu tersebut kemungkinan berasal dari pesan layanan (SMS) yang kemudian menyebar lalu tidak diketahui dari mana sumbernya. Namun pihak TNI tetap akan melakukan investigasi dan tetap menekankan prinsip TNI bahwa netralitas TNI tidak dapat ditawar lagi sehingga jika ada anggota TNI yang melanggar prinsip netralitas maka TNI tidak akan segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Yang pasti kekhawatiran Presiden sebagai hal yang wajar mengingat posisinya sebagai Presiden tentunya juga mempunyai otoritas untuk mengingatkan netralitas TNI. Selain itu, ucapan tersebut juga menjadi warning bagi institusi TNI dan Polri agar kejadian Pemilu 2004 tidak terulang kembali. Khususnya kepada para purnawirawan TNI agar tidak berusaha menarik para prajurit aktif ikut dalam kegiatan politik praktis.
Para purnawiran TNI memang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia umumnya yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, demikian juga dengan keluarganya, serta keluarga dari TNI aktif, akan tetapi hak tersebut hendaknya jangan digunakan untuk mempengaruhi para prajurit aktif terlibat dalam politik praktis. Sebab komitmen TNI sudah jelas untuk tetap netral dan tidak akan memberikan dukungan moral atau apapun kepada para purnawirawan TNI yang akan menjadi Presiden maupun Wapres pada Pilpres 2009.
Secara emosional dan sosial TNI mempunyai hubungan, namun secara institusi maupun organisatoris tidak ada hubungan sama sekali sehingga jika ada anggapan bahwa para purnawirawan akan memanfaatkan TNI untuk kepentingan politiknya dan akan menggerogoti netralitas TNI sama sekali tidak beralasan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, TNI tidak memiliki hubungan organisasi dengan partai politik atau pihak manapun sehingga Mabes TNI tidak memiliki kepentingan untuk mengarahkan keluarga TNI dalam berpolitik.
TNI tidak memiliki kompetensi untuk mengarahkan dan mempengaruhi pilihan politik bagi keluarga anggota TNI. Sehingga keluarga besar TNI akan menggunakan hak pilihnya sesuka hati nuraninya masing-masing tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.
Indonesia adalah negara demokrasi, jadi siapapun mempunyai hak berpolitik termasuk keluarga anggota prajurit TNI. Penegasan Panglima TNI dapatlah ditangkap bahwa TNI sangat concent dan tidak main-main dalam netralitas TNI. Disamping itu semakin banyak calon Presiden maupun calon Wapres dari purnawirawan yang maju dalam Pilpres maka semakin bagus dan meriah pesta demokrasi ini dan hal ini juga dapat membuktikan bahwa siapapun mempunyai hak politik yang sama.
Mungkin akan lebih seru lagi seandainya ada 100 orang purnawirawan yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi capres maupun cawapres, dan hal itu bukanlah menjadi masalah, sebab mereka semua sudah menjadi warga sipil, sehingga isu dikotomi sipil-militer rasanya sudah tidak pas lagi, para purnawirawan tersebut memang sudah bukan anggota TNI aktif lagi.
Netralitas TNI tidak hanya dalam urusan dukung-mendukung capres/cawapres atau anggota legislatif saja, tetapi ditekankan pula pada larangan untuk tidak turut dalam kampanye partai politik, serta larangan menggunakan atribut TNI atau fasilitas TNI lainnya yang dipakai tidak semestinya oleh orang yang tidak berhak dan berniat memanfaatkan dan menggerogoti netralitas TNI.
Perlunya sanksi yang keras bila ada pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan berbagai macam atribut TNI dalam pelaksanaan kampanye. Atribut tersebut bisa berupa baju loreng, kaos hijau, stiker TNI, dan lainnya yang berbau militer, bahkan untuk menegaskan bahwa TNI benar-benar netral, bagi para prajurit TNI yang memiliki kendaraan pribadi dilarang menempelkan stiker parpol pada mobilnya, agar keseriusan TNI dalam menjamin netralitas tetap terjaga, dan untuk menerapkannya memerlukan dukungan dari semua pihak, bagi TNI sendiri, netralitas TNI adalah keputusan politik negara yang harus dilaksanakan untuk menghadapi Pemilu 2009.
Bantuan TNI dalam Pesta Demokrasi
Keseriusan TNI dalam menghadapi pesta demokrasi ini juga terlihat dari kesiap-siagaan personel dan sarana militer yang dipersiapkan untuk membantu proses distribusi surat dan kotak Pemilu 2009.
Seluruh prajurit TNI ditekankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Komitmen TNI dalam mensukseskan Pemilu 2009 bisalah diasumsikan bahwa sebagai prajurit yang bertugas mengawal tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa maka TNI merasa memiliki rasa keteladanan, kepribadian dan tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa ini dari segala macam ancaman yang dapat mengacaukan jalannya pesta rakyat ini, sehingga kita menjadi bangsa yang berbudaya serta bermartabat untuk tidak saling adu kekuatan maupun gontok-gontokan.
Beban tugas yang ditumpukan pada TNI dalam menjaga tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi Pemilu 2009 sudah terasa berat belum lagi masih ditambah dengan kesiapan TNI dalam membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu pendistribusian kertas suara.
Namun TNI tetap harus profesional, terlebih dalam menghadapi kenyataan akan keterbatasan alokasi anggaran yang tentunya sangat besar jika harus mendistribusikan kertas suara sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah rawan konflik.
Hal ini tentulah merupakan persoalan tersendiri, namun hendaknya KPU memperjelas anggaran yang akan dialokasikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Bila itu semua sudah ada aturan mainnya maka TNI dapat dengan matang merencanakan dan menghitung ketersediaan waktu, jarak antar lokasi, peralatan dan personel serta anggaran yang diperlukan.
Tentunya saling pengertian sangat dibutuhkan. Walaupun memang bagi TNI, profesionalitas prajurit tidak semata-mata bersandar dan diukur dari ketercukupan anggaran, tapi didasarkan atas jiwa, semangat, dan nilai-nilai pengabdian yang tinggi. Namun pengalaman adalah guru yang baik, kejadian saat TNI harus membantu bencana alam seperti Tsunami di Aceh, gempa bumi Jogyakarta dan banjir di Ibu Kota yang banyak memerlukan dukungan sarana transportasi untuk evakuasi korban baik darat maupun laut dan udara, TNI banyak memerlukan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sedikit dan semuanya harus ditanggung oleh TNI/Dephan.
Dan kenyataan itu harus menjadi tanggung jawab TNI/Dephan sendiri dengan menanggung beban hutang BBM pada Pertamina dan hutang tersebut tetap harus dilunasi oleh TNI/Dephan.
Dari kejadian ini tentulah menjadi pengalaman yang berharga bagi TNI agar dalam menghadapi situasi apapun untuk tetap memperhatikan kondisi di dalam, artinya anggaran TNI yang memang terbatas tetap harus dipikirkan.
Dukungan anggaran yang masih terbatas bagi TNI dalam melaksanakan berbagai tugas perbantuan kiranya sudah bukan menjadi halangan bagi TNI untuk tetap profesional dalam menghadapi situasi apapun.
Baik itu saat menghadapi pesta rakyat lima tahunan ini, tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman perpecahan maupun terorisme serta kesiapan membantu KPU dalam urusan pendistribusian logistik dan kertas suara, ke dalam TNI sendiri harus tetap netral untuk tidak berpihak, ini semua merupakan tugas berat dan bukanlah hal yang mudah.
Tentunya kita angkat topi untuk TNI atas komitmennya dalam mensukseskan Pemilu 2009, kiranya netralitas TNI juga merupakan bukti nyata bahwa TNI telah melaksanakan reformasi dalam tubuh TNI, dan benar-benar telah meninggalkan ranah politik praktis.
Memang tidak dipungkiri di kalangan masyarakat muncul kekhawatiran prajurit TNI berlaku tidak netral dalam Pemilu 2009 nanti, dengan melalui cara menjagokan salah satu partai politik atau salah satu calon presiden dari purnawirawan TNI, tapi kekhawatiran itu tidak beralasan dan janganlah kekhawatiran yang tidak mendasar ini menjadi sesuatu yang hiperbola sehingga isu netralitas TNI menjadi hal yang diragukan konsistensinya, seolah-olah TNI tidak mungkin bisa netral.
Pada dasarnya prajurit TNI cerdas, mampu membedakan mana salah dan benar serta mana baik dan mana buruk. TNI yang sudah cerdas ini janganlah diiming-imingi dengan tarik menarik untuk memihak salah satu partai atau calon presiden tertentu.
Dalam kenyataannya, dunia demokrasi memang selalu ada yang pro dan kontra, sebab hal tersebut adalah suatu mekanisme pembelajaran dalam demokrasi. Hanya memang, belum semua orang bisa menilai dengan kebenaran bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2009 ini, TNI benar-benar sudah netral dan netralitas TNI adalah suatu keharusan bagi TNI yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Sejak keluar dari politik praktis tahun 2004, penekanan netralitas TNI sudah ditekankan mulai dari Panglima TNI hingga jajaran yang paling bawah. Untuk itu netralitas dan sikap TNI keluar dari politik praktis, hendaknya senantiasa dipertahankan dan didukung oleh semua pihak. Netralitas TNI sangat penting dijaga karena berpengaruh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. TNI sendiri sudah mengadakan survai ke seluruh Kodam dan hasilnya adalah TNI berkomitmen untuk netral dalam Pemilu 2009.
Netralitas TNI adalah kehendak rakyat
Netralitas TNI sejatinya adalah merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Disamping itu netralitas TNI juga merupakan wujud nyata dari TNI bahwa TNI benar-benar tidak masuk dalam ranah politik praktis.
Posisi prajurit TNI untuk tetap netral dalam Pemilu 2009 telah dituangkan dalam panduan Buku Saku Netralitas TNI. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI adalah suatu bentuk tanggung jawab TNI agar dalam Pemilu 2009 ini, TNI tidak dimasuki oleh intrik-intrik yang ingin menarik TNI masuk dalam kancah pertarungan politik yang sejatinya bila tidak diwaspadai dapat memecah soliditas dalam tubuh TNI.
Buku seukuran saku seragam prajurit TNI ini juga dibuat untuk menjawab kekhawatiran beberapa kalangan tentang netralitas prajurit TNI. Buku saku tersebut sebagai pegangan semua prajurit TNI yang meliputi pedoman, rambu-rambu, dan wewenang yang harus dipatuhi oleh setiap personel TNI aktif.
Buku Saku Netralitas TNI bisa dikatakan suatu bukti dan tekad TNI dalam melaksanakan amanat kehendak rakyat untuk tetap netral dalam pesta demokrasi ini, sehingga rasanya tidak ada alasan lagi bila nanti dilapangan ada prajurit yang tidak mengetahui tentang netralitas TNI.
Adanya rumor yang berkembang bahwa TNI tidak netral sempat mencuat karena sejarah masa lalu, pada pelaksanaan Pemilu 2004 ada partai politik yang mendapat dukungan dari salah satu institusi. Sehingga Presiden SBY merasa perlu memberikan penekanan kepada segenap prajurit TNI dan Polri agar pengalaman ketidaknetralan TNI dan Polri pada Pemilu 2004 tidak terulang lagi.
Presidenpun meminta kepada TNI dan Polri agar memegang netralitas dan independensi TNI dan Polri dalam Pemilu 2009. Menurut Presiden SBY netralitas, independensi dan tidak berpolitik praktis bagi TNI dan Polri sangat penting guna menjamin terus mekarnya demokrasi di Indonesia.
Apa yang dikemukakan oleh Presiden SBY secara eksplisit sebagai bentuk seruan Presiden yang meminta kepada siapapun yang ingin menjadi Presiden dalam pesta demokrasi nanti untuk tidak meminta dukungan TNI dan Polri.
Dukungan harus berasal dari rakyat. Adanya sinyalemen yang muncul terkait isu ”ABS” walaupun belum tentu kebenarannya, telah berusaha diluruskan oleh petinggi TNI bahwa isu tersebut kemungkinan berasal dari pesan layanan (SMS) yang kemudian menyebar lalu tidak diketahui dari mana sumbernya. Namun pihak TNI tetap akan melakukan investigasi dan tetap menekankan prinsip TNI bahwa netralitas TNI tidak dapat ditawar lagi sehingga jika ada anggota TNI yang melanggar prinsip netralitas maka TNI tidak akan segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Yang pasti kekhawatiran Presiden sebagai hal yang wajar mengingat posisinya sebagai Presiden tentunya juga mempunyai otoritas untuk mengingatkan netralitas TNI. Selain itu, ucapan tersebut juga menjadi warning bagi institusi TNI dan Polri agar kejadian Pemilu 2004 tidak terulang kembali. Khususnya kepada para purnawirawan TNI agar tidak berusaha menarik para prajurit aktif ikut dalam kegiatan politik praktis.
Para purnawiran TNI memang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia umumnya yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, demikian juga dengan keluarganya, serta keluarga dari TNI aktif, akan tetapi hak tersebut hendaknya jangan digunakan untuk mempengaruhi para prajurit aktif terlibat dalam politik praktis. Sebab komitmen TNI sudah jelas untuk tetap netral dan tidak akan memberikan dukungan moral atau apapun kepada para purnawirawan TNI yang akan menjadi Presiden maupun Wapres pada Pilpres 2009.
Secara emosional dan sosial TNI mempunyai hubungan, namun secara institusi maupun organisatoris tidak ada hubungan sama sekali sehingga jika ada anggapan bahwa para purnawirawan akan memanfaatkan TNI untuk kepentingan politiknya dan akan menggerogoti netralitas TNI sama sekali tidak beralasan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, TNI tidak memiliki hubungan organisasi dengan partai politik atau pihak manapun sehingga Mabes TNI tidak memiliki kepentingan untuk mengarahkan keluarga TNI dalam berpolitik.
TNI tidak memiliki kompetensi untuk mengarahkan dan mempengaruhi pilihan politik bagi keluarga anggota TNI. Sehingga keluarga besar TNI akan menggunakan hak pilihnya sesuka hati nuraninya masing-masing tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.
Indonesia adalah negara demokrasi, jadi siapapun mempunyai hak berpolitik termasuk keluarga anggota prajurit TNI. Penegasan Panglima TNI dapatlah ditangkap bahwa TNI sangat concent dan tidak main-main dalam netralitas TNI. Disamping itu semakin banyak calon Presiden maupun calon Wapres dari purnawirawan yang maju dalam Pilpres maka semakin bagus dan meriah pesta demokrasi ini dan hal ini juga dapat membuktikan bahwa siapapun mempunyai hak politik yang sama.
Mungkin akan lebih seru lagi seandainya ada 100 orang purnawirawan yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi capres maupun cawapres, dan hal itu bukanlah menjadi masalah, sebab mereka semua sudah menjadi warga sipil, sehingga isu dikotomi sipil-militer rasanya sudah tidak pas lagi, para purnawirawan tersebut memang sudah bukan anggota TNI aktif lagi.
Netralitas TNI tidak hanya dalam urusan dukung-mendukung capres/cawapres atau anggota legislatif saja, tetapi ditekankan pula pada larangan untuk tidak turut dalam kampanye partai politik, serta larangan menggunakan atribut TNI atau fasilitas TNI lainnya yang dipakai tidak semestinya oleh orang yang tidak berhak dan berniat memanfaatkan dan menggerogoti netralitas TNI.
Perlunya sanksi yang keras bila ada pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan berbagai macam atribut TNI dalam pelaksanaan kampanye. Atribut tersebut bisa berupa baju loreng, kaos hijau, stiker TNI, dan lainnya yang berbau militer, bahkan untuk menegaskan bahwa TNI benar-benar netral, bagi para prajurit TNI yang memiliki kendaraan pribadi dilarang menempelkan stiker parpol pada mobilnya, agar keseriusan TNI dalam menjamin netralitas tetap terjaga, dan untuk menerapkannya memerlukan dukungan dari semua pihak, bagi TNI sendiri, netralitas TNI adalah keputusan politik negara yang harus dilaksanakan untuk menghadapi Pemilu 2009.
Bantuan TNI dalam Pesta Demokrasi
Keseriusan TNI dalam menghadapi pesta demokrasi ini juga terlihat dari kesiap-siagaan personel dan sarana militer yang dipersiapkan untuk membantu proses distribusi surat dan kotak Pemilu 2009.
Seluruh prajurit TNI ditekankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Komitmen TNI dalam mensukseskan Pemilu 2009 bisalah diasumsikan bahwa sebagai prajurit yang bertugas mengawal tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa maka TNI merasa memiliki rasa keteladanan, kepribadian dan tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa ini dari segala macam ancaman yang dapat mengacaukan jalannya pesta rakyat ini, sehingga kita menjadi bangsa yang berbudaya serta bermartabat untuk tidak saling adu kekuatan maupun gontok-gontokan.
Beban tugas yang ditumpukan pada TNI dalam menjaga tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi Pemilu 2009 sudah terasa berat belum lagi masih ditambah dengan kesiapan TNI dalam membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu pendistribusian kertas suara.
Namun TNI tetap harus profesional, terlebih dalam menghadapi kenyataan akan keterbatasan alokasi anggaran yang tentunya sangat besar jika harus mendistribusikan kertas suara sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah rawan konflik.
Hal ini tentulah merupakan persoalan tersendiri, namun hendaknya KPU memperjelas anggaran yang akan dialokasikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Bila itu semua sudah ada aturan mainnya maka TNI dapat dengan matang merencanakan dan menghitung ketersediaan waktu, jarak antar lokasi, peralatan dan personel serta anggaran yang diperlukan.
Tentunya saling pengertian sangat dibutuhkan. Walaupun memang bagi TNI, profesionalitas prajurit tidak semata-mata bersandar dan diukur dari ketercukupan anggaran, tapi didasarkan atas jiwa, semangat, dan nilai-nilai pengabdian yang tinggi. Namun pengalaman adalah guru yang baik, kejadian saat TNI harus membantu bencana alam seperti Tsunami di Aceh, gempa bumi Jogyakarta dan banjir di Ibu Kota yang banyak memerlukan dukungan sarana transportasi untuk evakuasi korban baik darat maupun laut dan udara, TNI banyak memerlukan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sedikit dan semuanya harus ditanggung oleh TNI/Dephan.
Dan kenyataan itu harus menjadi tanggung jawab TNI/Dephan sendiri dengan menanggung beban hutang BBM pada Pertamina dan hutang tersebut tetap harus dilunasi oleh TNI/Dephan.
Dari kejadian ini tentulah menjadi pengalaman yang berharga bagi TNI agar dalam menghadapi situasi apapun untuk tetap memperhatikan kondisi di dalam, artinya anggaran TNI yang memang terbatas tetap harus dipikirkan.
Dukungan anggaran yang masih terbatas bagi TNI dalam melaksanakan berbagai tugas perbantuan kiranya sudah bukan menjadi halangan bagi TNI untuk tetap profesional dalam menghadapi situasi apapun.
Baik itu saat menghadapi pesta rakyat lima tahunan ini, tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman perpecahan maupun terorisme serta kesiapan membantu KPU dalam urusan pendistribusian logistik dan kertas suara, ke dalam TNI sendiri harus tetap netral untuk tidak berpihak, ini semua merupakan tugas berat dan bukanlah hal yang mudah.
